Daftar peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengawasan serta layanan keterbukaan informasi publik.
| No. | Peraturan | Substansi |
|---|---|---|
| 1 | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah | Kedudukan, tugas, dan fungsi Inspektorat Daerah (Pasal 206) |
| 2 | Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Mekanisme pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah |
| 3 | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Layanan informasi publik dan hak pemohon informasi |
| 4 | Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik | Tata cara permohonan dan penyediaan informasi publik |
| 5 | Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 08/M.PAN-N/06/2012 | Whistle Blowing System sebagai kanal pelaporan di lingkungan instansi pemerintah |
| 6 | Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 | Pemberantasan tindak pidana korupsi |
Catatan redaksi. Peraturan daerah Kabupaten Buton mengenai susunan organisasi dan tata kerja Inspektorat Daerah akan ditambahkan pada daftar ini setelah nomor dan tahunnya diverifikasi.